Titik14.com | PONTIANAK – Di ujung utara Kalimantan Barat, Merah Putih tidak pernah sekadar menjadi hiasan perayaan kemerdekaan. Bendera kebangsaan itu berkibar di halaman rumah, sekolah, kantor desa hingga kawasan yang berhadapan langsung dengan negara tetangga.
Di wilayah tapal batas, nasionalisme tumbuh bersama kehidupan sehari-hari. Masyarakat tetap memilih tinggal, bekerja, bertani, berdagang dan membesarkan keluarga di tanah kelahirannya. Namun, di balik kuatnya rasa cinta tanah air tersebut, muncul satu pertanyaan penting, sejauh mana negara hadir dalam kehidupan masyarakat perbatasan?
Ketua Forum Masyarakat Perbatasan Kalimantan Barat, Krisantus Heru Siswanto, menilai nasionalisme masyarakat di wilayah perbatasan tidak perlu diragukan.
“Secara ideologis, rasa cinta tanah air masyarakat perbatasan Kalbar tidak perlu diragukan. Bendera Merah Putih tetap berkibar kokoh di setiap beranda rumah warga,” ujarnya.
Menurutnya, persoalan justru muncul ketika rasa cinta tanah air harus berhadapan dengan kebutuhan hidup sehari-hari.
Nasionalisme Diuji oleh Kesejahteraan
Kedekatan geografis dengan Malaysia membuat masyarakat perbatasan secara langsung melihat dan membandingkan berbagai aspek kehidupan. Harga barang, akses pasar, kesempatan kerja, layanan kesehatan, pendidikan hingga fasilitas publik menjadi bagian dari realitas yang mereka hadapi.
Di titik inilah nasionalisme diuji. Bukan karena masyarakat kehilangan kecintaan terhadap Indonesia, melainkan karena kesejahteraan turut memengaruhi bagaimana masyarakat merasakan kehadiran negara.
“Jika harga barang lebih terjangkau di seberang, akses pasar lebih mudah, pekerjaan lebih tersedia dan pelayanan publik dirasakan lebih baik, maka perbandingan itu akan muncul secara alamiah,” tambah Krisantus.
Karena itu, menurutnya, menjaga nasionalisme di perbatasan tidak cukup hanya dengan membangun pos keamanan atau mengibarkan bendera. Nasionalisme harus hadir dalam bentuk jalan yang bisa dilalui, sekolah yang memiliki guru, puskesmas dengan tenaga kesehatan, listrik yang menyala, internet yang terhubung serta ekonomi desa yang bergerak.
Dari Gedung Megah ke Dapur Masyarakat
Selama bertahun-tahun, pembangunan kawasan perbatasan kerap identik dengan pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN). Kehadiran PLBN tentu penting. Selain menjadi simbol kedaulatan, PLBN merupakan wajah negara yang berdiri di garis terdepan Indonesia.
Namun, menurut Krisantus, wajah negara tidak boleh berhenti pada bangunan megah PLBN. Kehadiran negara harus dirasakan hingga ke rumah-rumah masyarakat. Pasar tradisional, pusat perdagangan komoditas lokal, akses permodalan, penguatan UMKM serta kemudahan perdagangan lintas batas harus menjadi bagian dari pembangunan kawasan perbatasan. Masyarakat lokal juga harus menjadi pelaku utama ekonomi, bukan sekadar penonton dari aktivitas perdagangan yang berlangsung di wilayah mereka.
Konektivitas antar desa menjadi pekerjaan rumah lain yang tidak boleh diabaikan. Jangan sampai pembangunan terlihat megah di kawasan PLBN, sementara masyarakat yang tinggal beberapa kilometer dari sana masih kesulitan membawa hasil pertanian, perkebunan dan produk usaha menuju pasar.
“Kalau ingin perbatasan menjadi beranda terdepan Indonesia, maka yang harus dibangun bukan hanya gedung dan jalan utama, tetapi juga ekonomi masyarakat sampai ke tingkat desa,” tegas Krisantus.
Kemajuan Desa Harus Dirasakan Masyarakat
Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan sebelumnya menyampaikan target agar tidak ada lagi desa berstatus tertinggal di Kalimantan Barat.
Berdasarkan data tahun 2025, sebanyak 1.045 desa di Kalimantan Barat berstatus mandiri, 529 desa berstatus maju dan 472 desa masuk kategori berkembang.
Data tersebut menunjukkan adanya perubahan dalam pembangunan desa. Namun, bagi masyarakat perbatasan, keberhasilan pembangunan tidak semata-mata diukur dari perubahan status administratif sebuah desa.
Ukuran sesungguhnya adalah apakah perubahan tersebut benar-benar dirasakan masyarakat.
Apakah petani lebih mudah menjual hasil kebunnya? Apakah anak-anak mendapatkan pendidikan yang layak? Apakah masyarakat tidak perlu menempuh perjalanan jauh untuk memperoleh pelayanan kesehatan? Apakah jaringan komunikasi mampu menghubungkan desa dengan dunia luar?
Pertanyaan-pertanyaan sederhana tersebut justru menjadi ukuran paling nyata dari kehadiran negara.
Perbatasan Bukan Sekadar Wilayah Keamanan
Pembangunan perbatasan sebenarnya memiliki ruang yang jauh lebih luas daripada sekadar pendekatan keamanan. Kawasan perbatasan dapat dikembangkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, perdagangan, pariwisata sekaligus ruang perjumpaan budaya Indonesia dengan dunia luar. Karena itu, pembangunan kawasan perbatasan membutuhkan sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Program yang dirancang oleh lembaga pengelola perbatasan harus benar-benar terhubung dengan kebutuhan masyarakat di lapangan. Jangan sampai berbagai program berjalan sendiri-sendiri karena ego sektoral, sementara masyarakat tetap menghadapi persoalan yang sama dari tahun ke tahun.
Dalam konteks yang lebih luas, gagasan pembangunan berbasis empat kawasan besar, yakni Kalimantan, Sumatra, Sulawesi dan Papua, dapat menjadi momentum untuk mendorong pembangunan nasional yang tidak terlalu tersentralisasi.
Bagi Kalimantan Barat, pendekatan tersebut dapat menjadi peluang untuk memperkuat kawasan perbatasan sebagai salah satu pintu depan Indonesia.
Perbatasan tidak semestinya terus dipandang sebagai wilayah terluar yang hanya harus diawasi. Kawasan tersebut harus dilihat sebagai wilayah strategis yang memiliki potensi ekonomi, perdagangan, budaya dan geopolitik.
Negara Harus Hadir Sampai ke Beranda Rumah
Menjelang HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, pesan dari kawasan perbatasan menjadi semakin jelas.
Masyarakat tidak hanya membutuhkan seremoni kemerdekaan. Mereka membutuhkan negara yang hadir dalam kehidupan sehari-hari.
Sekolah membutuhkan guru yang cukup dan berkualitas. Puskesmas membutuhkan tenaga kesehatan. Jalan membutuhkan perawatan. Listrik harus menyala stabil. Internet harus tersedia. Pelaku usaha membutuhkan modal dan pasar.
Semua itu bukan kemewahan. Bagi masyarakat perbatasan, itulah bentuk paling sederhana dari kehadiran negara.
Kedaulatan memang dijaga oleh aparat yang berdiri di garis batas. Namun, kedaulatan juga dijaga oleh masyarakat yang merasa memiliki masa depan di tanah airnya sendiri.
Ketika masyarakat perbatasan mendapatkan pendidikan yang layak, pelayanan kesehatan yang baik, jalan yang memadai, akses ekonomi yang terbuka dan kehidupan yang semakin sejahtera, nasionalisme tidak perlu dipaksakan. Ia akan tumbuh secara alami. Bukan hanya karena slogan. Bukan semata karena kibaran Merah Putih. Tetapi karena masyarakat merasakan sendiri bahwa Indonesia hadir untuk mereka.
Menjelang 81 tahun Indonesia merdeka, pesan dari Ketua Forum Masyarakat Perbatasan Kalimantan Barat sesungguhnya sederhana, pertahankan kedaulatan dengan menghadirkan kesejahteraan. Sebab, masyarakat yang sejahtera bukan hanya penerima manfaat pembangunan. Mereka adalah benteng pertama sekaligus terakhir bagi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).