Titik14.com | PONTIANAK – Presiden RI Prabowo Subianto turun langsung ke Kalimantan untuk memimpin penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda sejumlah wilayah. Langkah ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah tidak ingin persoalan karhutla berlarut-larut.
Presiden Prabowo bertolak menuju Kalimantan pada Sabtu pagi, 22 Agustus 2026, setelah sehari sebelumnya menginstruksikan jajaran utama TNI dan Polri untuk turun ke lapangan. Mereka diminta bekerja bersama pemerintah daerah dan masyarakat guna mempercepat pengendalian karhutla di empat provinsi terdampak.
Untuk memastikan penanganan berjalan terkoordinasi, Presiden membagi penugasan pejabat utama TNI-Polri di setiap wilayah.
Di Kalimantan Barat, penanganan dipimpin langsung Panglima TNI bersama Kapolri.
Sementara di Kalimantan Tengah, Presiden menugaskan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) bersama Wakapolri.
Untuk Kalimantan Selatan, penanganan melibatkan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) bersama Asisten Utama Operasi (Astamaops) Polri.
Sedangkan di Kalimantan Timur, Presiden menugaskan Wakil Panglima TNI bersama Komandan Korps Brimob Polri.
Pembagian tugas tersebut diarahkan agar seluruh unsur bergerak cepat, terpadu, dan tidak berjalan sendiri-sendiri dalam menghadapi kebakaran yang terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan.
3.704 Hotspot di Kalbar, Ketapang Paling Tinggi
Kalimantan Barat menjadi salah satu wilayah yang mendapat perhatian serius. Berdasarkan data BMKG hingga 23 Agustus 2026 pukul 23.00 WIB, tercatat sebanyak 3.704 titik panas (hotspot) di Kalbar.
Kabupaten Ketapang menjadi wilayah dengan jumlah titik panas tertinggi, yakni mencapai 1.748 titik.
Besarnya jumlah hotspot tersebut menunjukkan bahwa ancaman karhutla di Kalbar masih serius. Pemerintah pusat bersama TNI-Polri dan pemerintah daerah pun terus melakukan langkah penanganan di wilayah terdampak.
Presiden meminta seluruh unsur bergerak bersama agar kebakaran dapat segera dikendalikan. Masyarakat juga diharapkan dapat kembali menjalankan aktivitas secara normal setelah kondisi memungkinkan.
Bukan Sekadar Padamkan Api, Penegakan Hukum Dipertegas
Presiden Prabowo juga menekankan bahwa penanganan karhutla tidak berhenti pada upaya pemadaman.
Setiap dugaan pelanggaran hukum yang ditemukan di lapangan diminta diproses dan ditindak tegas sesuai ketentuan yang berlaku.
Dengan demikian, pemerintah tidak hanya berupaya memadamkan api, tetapi juga memastikan pihak yang terbukti melakukan pelanggaran bertanggung jawab secara hukum.
Turunnya langsung Presiden ke Kalimantan sekaligus menjadi pesan bahwa karhutla bukan sekadar persoalan lingkungan, melainkan masalah serius yang membutuhkan penanganan lintas sektor secara cepat dan tegas.
Sumber: Ruai TV
